India telah menangguhkan perjanjian air yang telah berlangsung selama beberapa dekade dengan negara tetangganya, Pakistan, sehari setelah orang-orang bersenjata yang tak dikenal menyerang wisatawan di Kashmir yang dikelola India.
New Delhi pada hari Rabu juga menyatakan bahwa penasihat pertahanan/militer, angkatan laut, dan udara Pakistan di Komisi Tinggi Pakistan di New Delhi sebagai persona non grata, memberikan mereka waktu satu minggu untuk meninggalkan negara tersebut.
India juga menutup perbatasan dengan Pakistan di Wagah, sementara New Delhi akan membatasi visa bagi warga negara Pakistan, menurut pernyataan pemerintah.
Sedikitnya 26 orang tewas ketika penyerang tak dikenal melepaskan tembakan pada hari Selasa terhadap wisatawan di Kashmir yang dikelola India, memaksa Perdana Menteri Narendra Modi untuk mempersingkat kunjungannya ke Arab Saudi.
Keputusan ini diambil dalam rapat darurat Komite Keamanan Kabinet yang dipimpin oleh Modi di New Delhi.
India juga akan menarik penasihat pertahanan/angkatan laut/angkatan udara dari Komisi Tinggi India di Islamabad, menurut pengumuman tersebut. Posisi di komisi tinggi masing-masing negara dianggap tidak berlaku, menurut pernyataan itu.
Lima staf pendukung dari penasihat layanan juga akan ditarik dari kedua komisi tinggi, tambahnya.
Tanggapan Pakistan
Islamabad membantah keterlibatan dalam serangan tersebut. Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif pada hari Rabu menyalahkan India karena mendukung kerusuhan di dalam negeri tetangganya.
Kementerian Luar Negeri Pakistan mengeluarkan pernyataan yang menyatakan keprihatinan atas jatuhnya korban jiwa dalam serangan tersebut.
Pakistan juga mengadakan pertemuan langka Komite Keamanan Nasional untuk merespons langkah-langkah diplomatik yang diberlakukan oleh India atas serangan mematikan di Kashmir, menurut pemerintah.
Komite yang terdiri dari pejabat sipil dan militer senior dan hanya dipanggil dalam kasus ancaman eksternal atau serangan teror besar akan bertemu pada hari Kamis, kata Wakil Perdana Menteri Ishaq Dar, yang juga menjabat sebagai menteri luar negeri, ungkapnya di X.
Perjanjian Air Indus
New Delhi telah menangguhkan Perjanjian Air Indus (IWT), sebuah perjanjian pembagian air yang telah berlangsung selama 64 tahun antara kedua negara yang telah lama berseteru ini.
Kedua negara berbagi air dari enam sungai berdasarkan IWT, sebuah perjanjian berbagi air yang dimediasi oleh Bank Dunia pada tahun 1960.
Berdasarkan perjanjian tersebut, India menerima air dari sungai Sutlej, Beas, dan Ravi, sementara Pakistan mendapatkan air dari sungai Indus, Jhelum, dan Chenab.
Pakistan menuduh India "terus-menerus melanggar" perjanjian tersebut dengan membangun bendungan di sungai bagian barat, sementara New Delhi percaya bahwa Islamabad memiliki lebih banyak air daripada New Delhi sebagai hasil dari perjanjian tersebut.
Penangguhan perjanjian tersebut, menurut beberapa ahli, akan semakin memperburuk ketegangan terkait isu ini, memberikan New Delhi keunggulan untuk mengeksploitasi pengaturan air.
Ini adalah pertama kalinya sejak perjanjian tersebut ditandatangani pada tahun 1960 bahwa salah satu pihak secara sepihak menangguhkannya.
