Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan, memperingatkan bahwa sebagaimana Daesh telah dihapus dari sistem di Suriah, organisasi teroris PKK juga pada akhirnya akan dihapus. Ia menjelaskan bahwa PKK dapat meninggalkan wilayah tersebut secara sukarela melalui perdamaian dan rekonsiliasi, atau dengan cara lain.
Fidan menyampaikan pernyataan ini dalam konferensi pers bersama di Doha pada hari Minggu dengan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani.
Mengacu pada sikap Turkiye yang tidak menerima upaya apa pun yang menargetkan integritas teritorial Suriah atau merusak kedaulatannya, Fidan menegaskan bahwa inisiatif apa pun yang memungkinkan penggunaan senjata di luar otoritas pusat di Suriah juga tidak akan diterima.
Fidan menyatakan bahwa Ankara ingin melihat lingkungan di mana konstitusi dan pemerintahan yang disiapkan di Suriah dapat memberikan peluang yang setara bagi semua kelompok di negara tersebut, dan mencatat bahwa langkah-langkah positif telah diambil dalam hal ini.
Membahas situasi sulit di negara itu, Fidan mengatakan bahwa diskusi dengan Qatar dan negara-negara regional lainnya berfokus pada apa yang dapat dilakukan di bidang pembangunan, ekonomi, dan sanksi.
Fidan menegaskan kembali bahwa Turkiye akan terus menentang kelompok-kelompok yang berusaha memanfaatkan situasi di Suriah untuk mencapai tujuan mereka, terutama yang berusaha merusak integritas teritorial dan kedaulatan Suriah.
"Kami menunggu perjanjian yang ditandatangani antara YPG dan pemerintah Suriah beberapa bulan lalu untuk dilaksanakan. Kepekaan kami terhadap masalah ini sangat jelas," kata Fidan. Ia juga menyerukan kepada organisasi teroris PKK untuk merespons secara positif seruan tersebut, meletakkan senjata, dan berhenti menghalangi upaya kembalinya normalitas di wilayah tersebut.
Fidan menekankan bahwa wilayah tersebut telah berjuang dengan perang, kekacauan, pendudukan, pertumpahan darah, dan air mata selama bertahun-tahun, dan bahwa di era modern ini, ada kebutuhan untuk melepaskan diri dari tantangan ini dan membangun sistem yang makmur, aman, saling menghormati, dan bebas.
Tragedi Kemanusiaan di Gaza
Menyoroti bahwa agenda utama pertemuan, seperti biasa, adalah Gaza karena "beban tragedi kemanusiaan," Fidan mengatakan: "Sementara Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina, mereka juga membunuh hukum internasional dan hati nurani kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan belum dikirim ke Gaza selama hampir dua bulan. Tragedi kemanusiaan terjadi tepat di depan mata publik global."
Fidan mengatakan bahwa pihak Palestina telah menunjukkan kesiapan mereka untuk gencatan senjata yang komprehensif dan permanen, dan menekankan bahwa pada titik ini sangat penting untuk menekan Israel agar menuju perdamaian.
"Komunitas internasional harus mengambil tanggung jawab pada saat ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Qatar atas upayanya dalam hal ini," tambahnya. "Kami akan terus berupaya untuk kehidupan bersama yang damai, aman, dan makmur antara rakyat Palestina dan Israel berdasarkan solusi dua negara. Kami, Insya Allah, akan terus mendukung perjuangan adil Palestina dengan segala kekuatan kami," katanya.
Doha menyatakan bahwa "mereka tetap berkomitmen pada peran kemanusiaan dan diplomatik mereka sebagai mediator antara pihak-pihak terkait untuk mengakhiri perang yang telah menghancurkan banyak entitas dan bekerja sama erat dengan Mesir."
Peran Konstruktif Turkiye
Fidan mengatakan bahwa Turkiye terus mengadakan pembicaraan dengan Hamas melalui berbagai institusi, menekankan upaya untuk memainkan peran konstruktif yang melengkapi pekerjaan Qatar dan Mesir.
"Sementara kami terlibat dalam upaya diplomatik untuk mencegah genosida dan tragedi kemanusiaan yang sedang berlangsung di panggung internasional, kami juga terus bekerja pada apa yang dapat dilakukan untuk menerapkan gencatan senjata," katanya.
Fidan menekankan pentingnya upaya AS dan pendekatan Presiden Donald Trump dalam menekan Israel, karena ekspansionisme Israel menimbulkan risiko jangka panjang. Ia mengatakan Hamas siap untuk solusi permanen, dan Israel harus mengadopsi sikap yang mengakui negara Palestina.
Ia mengingatkan bahwa Turkiye dan Qatar telah menyatakan hal ini sejak awal, menekankan bahwa jika upaya tersebut tulus dan pihak-pihak bertindak dengan itikad baik, ini bisa menjadi krisis terakhir. Turkiye dan Qatar memiliki pendekatan serupa terhadap konflik regional, terutama pada perkembangan di Palestina dan Suriah.
Kedua pemerintah telah menyerukan diakhirinya serangan Israel di Gaza dan terus bekerja sama melalui saluran bilateral dan kelompok multilateral seperti Gaza Contact Group.
Fidan terakhir kali mengunjungi Qatar pada awal Februari, sementara Sheikh Mohammed, yang juga menjabat sebagai menteri luar negeri negara Teluk tersebut, melakukan perjalanan ke Turkiye awal bulan ini untuk menghadiri pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)–Gaza Contact Group yang diselenggarakan oleh Fidan di kota Antalya, Turkiye bagian selatan.
Ankara mendesak respons internasional yang lebih kuat terhadap blokade Israel atas Gaza dan menegaskan kembali dukungan untuk rekonsiliasi Palestina dalam pembicaraan tingkat tinggi dengan kepemimpinan Hamas.
Pertemuan dengan Dewan Syura Hamas
Fidan juga bertemu dengan Muhammad Ismail Darwish, kepala Dewan Syura Hamas, dan delegasinya di Doha, menurut Kementerian Luar Negeri Turkiye.
Sumber diplomatik mengatakan situasi kemanusiaan di Gaza dan perkembangan terbaru dalam negosiasi gencatan senjata dibahas.
Pihak Hamas mengatakan mereka terus berupaya untuk gencatan senjata permanen. Bencana kemanusiaan yang disebabkan oleh blokade bantuan Israel selama dua bulan ke Gaza juga dibahas dengan penekanan pada kebutuhan akan solusi mendesak.
Fidan mengatakan bahwa upaya Turkiye di forum internasional dan di tingkat bilateral untuk menciptakan perdamaian di wilayah tersebut terus berlanjut.
