Tentara India dan Pakistan kembali terlibat dalam bentrokan tembak-menembak di wilayah sengketa Kashmir untuk malam kelima berturut-turut, menurut pernyataan militer India. Bentrokan ini terjadi satu minggu setelah serangan yang menargetkan wisatawan, yang memperburuk ketegangan antara kedua negara.
Pada Selasa pagi, tentara India mengungkapkan bahwa pasukan mereka dan pasukan Pakistan saling menembak sepanjang malam di sepanjang Garis Kontrol (Line of Control), perbatasan de facto di Kashmir yang disengketakan. Zona ini terletak di pos-pos pegunungan Himalaya yang sangat diperkuat.
Hingga kini, belum ada konfirmasi langsung dari pihak Pakistan terkait insiden ini.
Hubungan kedua negara yang memiliki senjata nuklir ini semakin memburuk setelah India menuduh Pakistan mendukung serangan paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir terhadap warga sipil di Kashmir yang dikelola India pada 22 April, yang menewaskan 26 orang. India tidak memberikan bukti terkait tuduhan ini.
Islamabad membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai operasi "bendera palsu". Sejak serangan itu, kedua negara saling bertukar tembakan di Kashmir, saling melontarkan kritik diplomatik, mengusir warga negara masing-masing, dan menutup perbatasan.
Pasukan India juga telah menangkap sekitar 2.000 warga Kashmir dan menghancurkan banyak rumah yang diduga milik pemberontak.
Pakistan berada dalam kewaspadaan tinggi, namun Menteri Pertahanan Khawaja Muhammad Asif mengatakan kepada Reuters bahwa negara tersebut hanya akan menggunakan senjata nuklir jika "terdapat ancaman langsung terhadap keberadaan kami."
Pada malam Senin hingga Selasa, India melaporkan bahwa pasukan Pakistan melakukan "penembakan senjata kecil tanpa provokasi" di sepanjang Garis Kontrol. Insiden ini terjadi di daerah yang berseberangan dengan distrik Kupwara dan Baramulla, serta di sektor Akhnoor. Tentara India menyatakan telah "merespons secara terukur dan efektif terhadap provokasi tersebut". Tidak ada laporan mengenai korban jiwa dalam insiden ini.
India juga menyatakan bahwa Selasa adalah batas waktu bagi warga Pakistan untuk meninggalkan negara tersebut. Selain itu, India telah menangguhkan Perjanjian Air Indus 1960 yang dimediasi oleh Bank Dunia, dengan rencana untuk memblokir aliran air dari tiga sungai menuju Pakistan.
Tindakan ini disambut oleh Islamabad yang menyebutnya sebagai deklarasi perang dan menangguhkan Perjanjian Simla 1972 dengan India. Perjanjian ini menjadi dasar hubungan India-Pakistan, mengatur Garis Kontrol, dan menetapkan komitmen kedua negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai.
Para analis khawatir, pernyataan-pernyataan yang semakin memanas ini dapat berujung pada eskalasi militer.
Konflik Kashmir
Kashmir, yang mayoritas penduduknya Muslim, telah terbagi antara India dan Pakistan sejak kedua negara merdeka dari Inggris pada tahun 1947. Kedua negara mengklaim wilayah tersebut secara penuh, sementara PBB telah mengeluarkan sejumlah resolusi yang menyerukan referendum di wilayah ini.
Pemberontakan di Kashmir yang dikuasai India telah dimulai sejak 1989, dengan tujuan menyatukan wilayah tersebut, baik di bawah pemerintahan Pakistan atau sebagai negara merdeka. India, yang menempatkan sekitar 500.000 tentara di wilayah ini, mengklaim bahwa pemberontakan tersebut adalah "terorisme yang disponsori Pakistan". Pakistan membantah tuduhan tersebut, sementara banyak warga Kashmir menganggapnya sebagai perjuangan kemerdekaan yang sah. Konflik ini telah merenggut nyawa puluhan ribu warga sipil, pemberontak, dan pasukan pemerintah.
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendesak kedua negara untuk "menunjukkan penahanan maksimal", sementara China, yang berbatasan dengan India dan Pakistan, juga mendesak kedua negara untuk "menahan diri".
Langkah India menangguhkan perjanjian lama setelah serangan mematikan di Kashmir memicu kekhawatiran ketegangan dengan Pakistan. Namun, bisakah New Delhi benar-benar menghentikan aliran tersebut?
Turkiye juga menyerukan agar ketegangan segera mereda. "Kami ingin ketegangan yang meningkat antara Pakistan dan India segera mereda, sebelum berkembang menjadi situasi yang lebih serius," kata Presiden Recep Tayyip Erdogan pada Senin.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump meremehkan ketegangan ini dengan mengatakan bahwa sengketa tersebut akan "diselesaikan, dengan cara apa pun".
