Kelompok hak asasi manusia mendesak hakim untuk menghentikan eskpor pasokan suku cadang jet tempur Inggris ke Israel di tengah perang di Gaza, saat mereka membawa pemerintah ke pengadilan dan menuduhnya melanggar hukum internasional.

Didukung oleh Amnesty International, Human Rights Watch, Oxfam, dan lainnya, asosiasi hak Palestina Al Haq mengajukan perintah pengadilan pada hari Selasa untuk menghentikan ekspor komponen buatan Inggris untuk jet tempur Lockheed Martin F-35.

Israel telah menggunakan pesawat tempur buatan AS tersebut dengan dampak yang menghancurkan di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

Di luar Pengadilan Tinggi di London, sekitar 50 pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina dan membawa poster bertuliskan "Hentikan Persenjataan Israel: Hentikan Genosida".

Di dalam ruang sidang yang penuh sesak, pengacara organisasi Al Haq, Raza Husain, mengatakan bahwa kasus ini "didengar dengan latar belakang bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza, yang tingkat keparahannya sulit diungkapkan dengan kata-kata."

Ia berargumen bahwa departemen perdagangan pemerintah secara tidak sah mengizinkan ekspor suku cadang F-35 meskipun mengetahui ada "risiko jelas" bahwa Israel akan menggunakannya untuk melakukan pelanggaran hukum internasional di Gaza.

Israel membantah tuduhan genosida.

Menurut Oxfam, probe pengisian bahan bakar pesawat, sistem penargetan laser, ban, fuselage belakang, sistem propulsi kipas, dan kursi ejektor semuanya dibuat di Inggris. Pengacara Al Haq menyatakan bahwa pesawat tersebut "tidak dapat terus terbang tanpa pasokan komponen buatan Inggris secara berkelanjutan."

Kementerian pertahanan Inggris sebelumnya mengatakan bahwa penghentian lisensi F-35 akan "merusak kepercayaan AS terhadap Inggris dan NATO," sementara dalam pengajuan tertulis, seorang pengacara pemerintah mengatakan tindakannya "konsisten dengan aturan hukum internasional."

Belum pasti kapan keputusan akan dibuat setelah sidang selama empat hari, yang menandai tahap terbaru dalam pertempuran hukum yang telah berlangsung lama.

'Celah Hukum'

Pengacara dari Global Action Legal Network (GLAN) mengatakan bahwa mereka mengajukan kasus ini segera setelah serangan Israel di Gaza dimulai, menyusul serangan pada 7 Oktober 2023 di Israel.

Para pengacara mengatakan bahwa pemerintah Inggris memutuskan pada Desember 2023 dan lagi pada April dan Mei 2024 untuk melanjutkan penjualan senjata ke Israel, sebelum menangguhkan lisensi pada September 2024 untuk senjata yang dinilai digunakan untuk keperluan militer oleh tentara Israel di Gaza.

Pemerintah baru dari Partai Buruh menangguhkan sekitar 30 dari 350 lisensi ekspor setelah meninjau kepatuhan Israel terhadap hukum humaniter internasional.

Namun, larangan parsial tersebut tidak mencakup suku cadang buatan Inggris untuk jet tempur siluman F-35 yang canggih.

Seorang juru bicara pemerintah Inggris mengatakan kepada AFP bahwa "saat ini tidak memungkinkan untuk menangguhkan lisensi komponen F-35 untuk digunakan oleh Israel tanpa merugikan seluruh program global F-35, mengingat perannya yang strategis dalam NATO dan implikasi yang lebih luas untuk perdamaian dan keamanan internasional."

"Dalam beberapa bulan setelah menjabat, kami menangguhkan lisensi yang relevan untuk IDF (Pasukan Pertahanan Israel) yang mungkin digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional di Gaza," tambahnya.

Namun, GLAN menggambarkan pengecualian F-35 sebagai "celah hukum" yang memungkinkan komponen tersebut mencapai Israel melalui sistem pooling global.

Charlotte Andrews-Briscoe, seorang pengacara dari GLAN, mengatakan dalam sebuah pengarahan pekan lalu bahwa pemerintah Inggris "secara eksplisit menyimpang dari hukum domestiknya sendiri untuk terus mempersenjatai Israel," dengan F-35 digunakan untuk menjatuhkan "bom multi-ton pada rakyat Gaza."

"Berdasarkan Konvensi Genosida, Inggris memiliki kewajiban hukum yang jelas untuk melakukan segala upaya dalam kekuasaannya untuk mencegah genosida," kata Sacha Deshmukh, kepala eksekutif Amnesty International Inggris.

"Namun, pemerintah Inggris terus mengizinkan ekspor peralatan militer ke Israel.

Ini adalah kegagalan mendasar oleh Inggris untuk memenuhi kewajibannya."